Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Ma’azat. Foto : Andri/Man

Sebagai mitigasi dampak Covid-19 yang menyebabkan produksi karet sulit diserap oleh pasar karena aktivitas ekonomi yang terhenti, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyats (PUPR) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk membeli 10 ribu ton karet langsung dari petani di sejumlah wilayah produsen karet sebagai bahan campuran aspal karet. Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Ma’azat mengapresiasi inovasi Kementerian PUPR tersebut sebagai solusi jitu di tengah jatuhnya harga karet. 

“Fraksi PKS mendorong penyerapan karet lokal untuk sektor infrastruktur dan konstruksi yang lebih besar lagi, terutama bagi karet bantalan untuk perletakan jembatan dan jalan layang (elastomeric bearing pad), karet bantalan untuk bangunan tahan gempa (seismic bearing), karet untuk bantalan rel kereta api (rail pad), dan karet untuk bantalan dermaga (dock fender),” kata Syahrul dalam siaran persnya, Senin (11/5/2020).

Khusus untuk karet bantalan untuk perletakan jembatan, Syahrul mengatakan Kementerian PUPR memiliki anggaran tahun 2020 pemeliharaan rutin jembatan 496 km sebesar Rp 110 miliar dalam Program Padat Karya Tunai. “Selama ini kebutuhan perusahaan konstruksi selaku pelaksana proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terhadap karet bantalan untuk perletakan jembatan dan jalan layang sebagian besar masih dipenuhi secara impor, terutama dari China dan Malaysia,” imbuh politisi Fraksi PKS ini.

Produk karet bantalan impor tersebut, lanjut Syahrul, menggunakan karet sintetik tipe kloroprena (CR) yang memiliki keunggulan berupa  ketahanan terhadap ozon dan oksidasi termal yang sangat baik sehingga terbukti tahan lama. Sedangkan, produk karet bantalan lokal komersial umumnya terbuat dari jenis karet alam. Namun, menurutnya, produsen yang sebagian besar berskala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini tidak mempertimbangkan susunan formulasi kompon karet yang tepat.

“Produsen hanya mengutamakan keuntungan  secara ekonomis. Akibatnya banyak produk karet bantalan jembatan  yang mengalami kegagalan  mutu karena tidak memenuhi persyaratan standar sesuai SNI 3967:2013. Kegagalan  tersebut utamanya pada parameter pampatan tetap, ketahanan ozon, dan ketahanan terhadap pengusangan,” jelas legislator daerah pemilihan (dapil) Riau II itu.

Ia menambahkan, berdasarkan Pusat Penelitian Puslit Karet Bogor tahun 2019, ditemukan bahwa penggunaan karet alam dengan bahan pengisi arang hitam tipe N550, N774, dan  N330 sebagai produk karet bantalan lokal memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan produk karet bantalan impor. “Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta Kementerian PUPR untuk menggunakan karet lokal sebagai karet bantalan jembatan yang dapat digunakan sebagai pemeliharaan rutin jembatan. Hasil penelitian Puslit Karet Bogor dapat meningkatkan kualitas produk karet bantalan lokal sehingga dapat dipergunakan sesuai standar SNI 3967:2013,” tutup Syahrul. (alw/sf)